ARG DESEMBER 2015 COVER

Cover Argumentum Desember 2015

Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini

ARG DESEMBER 2015, IMAM ROPII

PEMBENTUKAN PARALEGAL UNTUK MEMPERKUAT

PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA MASYARAKAT

Imam Ropii

- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

Jl. Danau Sentani No. 99 Malang

Email: mami_ropii@yahoo.com

ABSTRAK

Ketidakseimbangan jumlah advokat dengan warga negara menjadikan pembelaan terhadap hak-hak warga negara menjadi sangat mahal dan langka, sedangkan kebutuhan akan pelayanan hukum dasar bagi masyarakat miskin tidak dapat ditunda apalagi diabaikan. Kehadiran tenaga paralegal dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan bantuan dan pelayanan hukum dasar terkait dengan hak-hak, kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai warga negara. Selain itu penguatan kesadaran atas hak-hak masyarakat untuk berswadaya melalui pencerahan dan pelatihan serta pendampingan oleh paralegal juga mendesak untuk dilakukan. Pembentukan dan penguatan keberadaan tenaga paralegal merupakan salah satu upaya memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat yang terbatas untuk mendapatkan akses pembelaan selain karena keterbatasan jumlah juga karena mahalnya jasa yang harus dibayar. Karena itu pembentukan wadah dan jaringan bagi tenaga paralegal merupakan alternatif yang rasional dan mendesak.

Kata kunci: hak-masyarakat, paralegal

Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini

ARG DESEMBER 2015, MUCHAMMAD ZAMRONI

IMPLIKASI KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIIL MULTI

PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Muchammad Zamroni

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

ABSTRAK

Sistem pemerintahan suatu negara akan menunjukkan bagaimana pembagian kekuasaan dan hubungan antar

lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif dijalankan. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem Presidensiil dimana kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Presiden. Presiden dengan hak Prerogratifnya dapat memilih orang-orang yang mempunyai kapabilitas, kapasitas dan integritas yang tinggi guna membantunya mewujudkan visi dan misinya selama kampanye. Sejak dianutnya sistem Presidensiil yang juga diikuti dengan sistem multi partai telah banyak membawa perubahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara terutama dalam hal bagaimana pemerintahan dijalankan. Tidak mudah memadukan sistem Presidensiil dengan multi partai karena banyaknya partai politik yang ada tentu juga akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, lobi-lobi politik untuk mensukseskan proram-program pemerintahan antara pemerintah (Presiden) dan legislatif (DPR) tak dapat dihindari sehingga terkadang mengakibatkan kondisi perpolitikan tidak setabil, yang kesemuanya itu harus dikembalikan pada tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejaterah adil dan makmur.

Kata kunci: Sistem Presidensiil, Multi partai, Implikasi, Pemerintahan
Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini

ARG DESEMBER 2015, ANIES MARSUDIATI PURBADIRI DKK

KORELASI ANTARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI RPH

DENGAN PENINGKATAN PAD KABUPATEN LUMAJANG

DITINJAU DARI PENERAPAN PERDA NOMOR 13 TAHUN

2011

Anies Marsudiati Purbadiri, Titis Srimurni, Syamsul Munir

- Fakultas Hukum Universitas Lumajang -

Jl. Musi No. 12 Lumajang

Email: aniesmp@gmail.com

ABSTRACT

In order to meet the Treasury, a local, then by virtue of Law No. 28 of 2009 Local Government Lumajang do polling Local Taxes and Levies, one of which is the levy charged RPH with reference to the Regional Regulation (Perda) No. 13 of 2011 on levies RPH, and for scientific study used qualitative research  ethods, which do not use a lot of numbers, but the description of words derived from the information and the views of some parties are credible, so that the nature research is desikriptif, including promoting an idea of the level

of compliance of the users of services cutting large ruminant and / or small ruminants to the terms of payment of the levy Slaughterhouse, which of its operation is expected to be an Slaughterhouse, and will eventually be deposited to the Regional Cash proportionally so that helped efforts to optimize revenue (PAD) Lumajang.
Keywords : Perda, Retributie, Optimalisation, PAD, Lumajang
Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini

ARG DESEMBER 2015, MOHAMAD KOZIN

EKSISTENSI BECAK MOTOR

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG)

Mohamad Kozin

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

ABSTRAK

Eksistensi becak motor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah ilegal. Hal ini dikarenakan selain pengaturan tentang klasifikasi kendaraan becak bermotor tidak disebutkan ataupun diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga proses modifikasi dirasa kurang dari kata layak sehingga dapat membahayakan pengendara, penumpang dan orang lain. Untuk itu disarankan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya segera membuat peraturan khusus tentang becak bermotor untuk memberikan kepastian, kemanfataan, dan keadilan hukum bagi eksisitensi becak bermotor.

Kata Kunci: Becak Motor, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ilegal.
Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini

ARG DESEMBER 2015, MUSTAJIB

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

2009 TERHADAP KEPATUHAN UJI KENDARAAN

BERMOTOR WAJIB UJI (STUDI PADA UPT PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN LUMAJANG)

Mustajib

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

Email: mustajib0404@gmail.com

ABSTRAK

UU dibentuk untuk diimplementasikan. Berdasarkan titik pandang demikian ini ternyata implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kepatuhan pemilik kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Lumajang dalam mengujikan kendaraannya secara berkala masih belum efektif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan uji berkala Kendaraan Bermotor Wajib Uji di Kabupaten Lumajang belum maksimal adalah kurangnya intensitas kegiatan operasi penertiban oleh petugas, “aksi damai” yang dilakukan petugas, tidak adanya saran pengujian keliling/pengujian portable untuk daerahdaerah yang jauh dari lokasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: UU, Implementasi, efektif

Selengkapnya dalam versi pdf: klik di sini