ARG JUNI 2015, COVER

COVER

Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, Hb. SUJIANTORO

ANAK SEBAGAI KORBAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Hb. Sujiantoro

- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang -

Jl. Danau Sentani No. 99 Malang

Email: arum_suji@yahoo.com

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga ia harus dirawat,dijaga, dididik, dibimbing, dibina, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ini semua agar ia nantinya menjadi pribadi yang utuh, tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh dan optimal. Bentuk tindakan kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga diantaranya adalah orang tua merasa sebagai superior dan anak dianggapnya sebagai inferior. Anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004. Korban kekerasan dalam rumah tangga, selain memperoleh perlindungan secara fisik dan psikis dari pemerintah dan masyarakat, korban juga memperoleh perlindungan hukum dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Anak, Korban, Kekerasan dalam rumah tangga

Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, MUCHAMAD CHILMI

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN NIKAH SIRRI

(NIKAH DI BAWAH TANGAN) DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Muchamad Chilmi

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

ABSTRAK

Kekuatan hukum nikah sirri lemah di mata hukum, hal ini dikarenakan nikah sirri (nikah di bawah tangan) dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah secara agama tetapi secara hukum negara dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat di lembaga berwenang yang telah di tunjuk untuk mencatat perkawinan atau belum mendapat pengakuan dari pemerintah karena tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan. Hal ini berarti bahwa nikah sirri (nikah di bawah tangan) dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah, dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Pembuktian, Nikah Sirri, Undang-Undang Perkawinan.
Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, ABD. RAHMAN A. LATIF

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945)

Abd. Rachman A. Latif

- Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Jl. Danau Sentani No. 99 Malang

Email: latif.rachman@yahoo.com

ABSTRAK

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian daripada penyelenggaraan pemerintahan negara dan merupakan hal yang penting. Karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu. Proses pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh lembaga negara secara Tripartit yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden secara penuh.

Kata Kunci : Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan, Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.
Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, MUSTAKIM

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN

GALIAN C DI DESA SELOK ANYAR KECAMATAN PASIRIAN

KABUPATEN LUMAJANG DITINJAU DARI PERATURAN

DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 16 TAHUN

2006

Mustakim

- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman -

Jl. Mahakam No. 7 Lumajang

ABSTRAK

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C (pasir) yang terdapat pada Perda Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2006 tidak berjalan efekif. Hal ini dikarenakan implementasi Perda di Desa Selok anyar yang terdiri atas pembayaran pajak, pengurusan ijin lokasi dan penegakan hukum berupa sanksi belum maksimal dijalankan karena belum adanya perubahan pada pajak, tidak adanya jumlah ijin penambang, adanya koordinasi yang masih kurang maksimal baik dari desa maupun SATPOL PP, serta masih adanya respon negatif dari masyarakat atas kebijakan yang dibuat.

Kata Kunci: Pajak, Bahan Galian C, Perda, Efektif,
Selengkapnya versi pdf klik di sini

ARG JUNI 2015, ROKIYAH

PENTINGNYA ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Rokiyah

- Politeknik Negeri Malang -

Jl. Soekarno Hatta No. 9 Malang

Email: kiyah1974@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai macam perilaku yang sangat memprihatinkan saat ini, baik yang bernuansa sosial, politik, maupun bernuansa agama yang banyak mewarnai pertumbuhan dan perkembangan demokratisasi pada hakikatnya adalah indikasi dari masih banyaknya problem kehidupan berkebangsaan di Indonesia. Oleh karenanya berbagai macam usaha untuk membentuk perilaku yang beretika dan berbudaya Pancasila, harus segera dilaksanakan baik oleh negara maupun oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Usaha tersebut di samping penanaman ideologi Pancasila melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan dimasukkannya nilai-nilai luhur Pancasila pada setiap peraturan perundangundangan di Indonesia, yang tidak kalah penting adalah keteladanan dari para pemimpin di semua tingkatan, sehingga demokratisasi yang menjadi cita-cita reformasi

bisa tercapai sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kata Kunci: Etika, Kehidupan Berbangsa, Cita-Cita Reformasi, Nilai-Nilai Pancasila.
Selengkapnya versi pdf klik di sini